Tunjangan Kartu Pra-Kerja Bukan Berarti Gaji untuk Pengangguran!

Dalam pidato Bapak Dr. H. Moeldoko, S.I.P. Kepala Staf Kepresidenan dalam seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan “Kartu Prakerja Sebagai Upaya Mewujudakan SDM Ungguk Indonesia Maju.” Pada Selasa 18 Febuari 2020, di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti Center. Bapak Moeldoko menyampaikan beberapa hal.

“Salah satu prioritas presiden 5 (lima) tahun depan adalah pembangunan SDM. Kartu Prapekerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan skill angkatam kerja. Kartu Prakerja bukan untuk menggaji pengangguran.” Pungkasnya, dalam mengawali pidato.

Tujuan Dibuatnya Kartu Prakerja

“Kartu Prakerja di peruntukkan bagi mereka yang belum bekerja atau yang sudah bekerja. Hal itu dilakukan sebagai bagian dukungan pemerintah terhadap gerakan belajar sepanjang hidup. Meskipun demikian, prioritas di berikan pada pencari kerja usia muda (18-24 tahun).

Setiap tahun, ada sekitar 2,8 juta angkatan kerja baru; 1,8 juta diantaranya merupakan lulusan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan kuliah.” Lanjut Bapak Moeldoko, dalam menerangkan target kartu Prapekerja.

Bapak Dr. H. Moeldoko, juga memaparkan langkah pemerintah dalam membuat kartu Prakerja, sebagai berikut. “Setidaknya ada tiga regulasi yang sedang disusun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja, yaitu: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator, dan Peraturan Menteri keuangan.

Pemerintah juga sedang menjalin komunikasi yang cukup intensif dengan pelaku usah yang akan menjadi mitra Kartu Prakerja, yaitu dua pihak yang sangat penting peranannya, yaitu platform digital dan lembaga pelatihan. Pemerintah juga berusaha mendekatkan sisi supply dan sisi demand. Pemerintah menghubungi lembaga pelatihan, dunia usaha/ dunia industri dan job platform.”

“Langkah tersebut dilakukan karena, kita ingin agar pelatihan yang diberikan melalui kartu Prakerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja. “

“Melalui forum kebijakan ketenagakerjaan ini, pemerintah ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan desain kartu Prapekerja.” Tutup Bapak Dr. H. Moeldoko, dalam mengakhiri pidatonya di seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan “Kartu Prakerja Sebagai Upaya Mewujudakan SDM Unggul Indonesia Maju.”

Tidak hanya Bapak Dr. H. Moeldoko, S.I.P. Kepala Staf Kepresidenan, yang membahas tentang kartu Prakerja, dalam seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan “Kartu Prakerja Sebagai Upaya Mewujudakan SDM Ungguk Indonesia Maju.” Ibu Denni Puspa Purbasari Deputi III Perekonomian, kantor Staf Keperesidenan.

Program Kartu Prakerja

Juga membahas tentang kartu dan program Prakerja, saat sedang memberikan pidato kampanye di Sentul tanggal 24 Febuari 2019 lalu. “Program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK, akan saya luncurkan Kartu Prapekrja.” Tutur Ibu Denni Puspa Purbasari, dalam mengawali pidatonya.

“Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan bagi yang akan berganti pekerjaan. Penerima manfaat: kartu yang diberikan kepada WNI 18 tahun keatas, tidak sedang sekolah, prioritas pengangguran muda.” Jelas Ibu Denni Puspa Purbasari, siapa target dan siapa yang akan berhak menerima kartu Prapekerja.

“Dari 3,7 juta orang pengangguran muda (usia 18 s/d 24 tahun), dengan profil sebagai berikut:

63%	Perkotaan
61%	Jawa
79%	SMA ke atas
73%	Tidak pernah mengikuti training bersertifikat
64%	Belum pernah bekerja
30%	Tidak sedang menempuh pendidikan, pelatihan, ataupun bekerja.

“Angka pengangguran adalah stock, sedangkan flow-nya adalah jumlah angkatan kerja baru yang rata-rata setiap tahunnya ada 2,8 juta. Dari jumlah ini, 47% laki-laki, 34% berusia 18-24 tahun, 27% lulusan SMA, 37% SMK, 3% diploma, 25% S1, 88% tinggal di perkotaan.” Jelasnya, dari data yang ada.

“Fakta bahwa sulit mendapatkan tenaga kerja terampil (Oxford Business Group, CEO Survey, 2020) dan 78% perusahaan sulit mendapatkan pegawai level manajer (Bank Dunia, 2018).”

“Namun bagi pekerja dan perusahaan, pelatihan bukan hal priorotas:

Pekerja: diklat berada pada peringkat akhir (10/10) (Bank Dunia, 2018)
Perusahaan: diklat berada pada peringkat (6/10) (Bank Dunia, 2018) dan hanya 7,7% perusahaan yang memiliki anggaran diklat (Apindo, 2019).”

Jelas Ibu Denni Puspa Purbasari, mengenai fakta di dunia kerja bagi perusahaan dan pekerja.

Ibu Denni Puspa Purbasari Deputi III Perekonomian, kantor Staf Keperesidenan. Juga memaparkan solusi dan masalah yang akan di hadapi kartu Prapekerja.

Problem	Solution
Daya beli RoTl	Training Voucher
Search cost Incomplete information	Digital Marketplace untuk pelatihan (plus kurasi)
Job Matching	Job PlatformModel 3-in-1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan)Mobilitas (tenaga kerja)
Skill GapSkill ShortageSkill Mismatch	Reformasi kurikulum pendidikan plus Kartu Prakerja sebagai komplomen.