Kementerian Keuangan Korea Selatan, Hong Nam Ki, mengumumkan mengajukan RUU Amandemen UU Pajak 2021 sebagai bagian dari tinjauan tahunan pemerintah terhadap sistem perpajakannya.
Mengutip dari Korea Times, isinya mencakup proposal untuk memberdayakan otoritas pajak Negara National Tax Service (NTS) untuk menyita dan menjual asset Cryptocurrency milik para penunggak pajak di negara itu. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
RUU ini diajukan bukan tanpa sebab atau bencinya mereka kepada Crypto layaknya Cina. Ini dibuat dikarenakan terdapat sejumlah kasus dimana para penunggak pajak menggunakan Cryptocurrency untuk menyembunyikan asset mereka.
Sehingga RUU ini diciptakan guna menindak keras para penghindar pajak ini melalui penyitaan dan penjualan asset crypto mereka.
Selain itu, UU yang diusulkan mengikat pihak pertukaran Crypto di Korea Selatan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Salah satunya mereka harus tunduk ketika dimintai untuk transfer Cryptocurrency ke Pemerintah segera setelah permintaan penyitaan diajukan.
Kalaupun ada warga yang tetap melanggar, Aset mereka berpotensi disita oleh pihak berwenang, kelak akan dijual lalu hasilnya akan dimasukan ke kas Negara.
Anggota parlemen Korea memang sebelumnya sudah merasa prihatin terhadap peraturan negaranya saat ini yang mempersulit penyitaan asset kripto.
Sebab tidak hanya prosesnya dapat disengketakan tetapi perubahan yang diberikan pengadilan dalam catatan kepemilikan juga tidak dapat diterapkan pada aset kripto yang tidak memiliki kehadiran fisik.
“Mengejar para penghindar pajak adalah bagian dari penyelidikan Korea Selatan yang lebih luas untuk memperketat pengawasan pasar crypto untuk membasmi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya menggunakan cryptocurrency” Ujar MenKeu Hong Nam Ki
Kementerian keuangan mengatakan akan mengajukan revisi yang dibuat pada 16 kode pajak pada 3 September. Proposal tersebut membutuhkan persetujuan dari anggota parlemen untuk membuatnya dapat diterapkan bulan Januari tahun 2022.
Baca Berita Selanjutnya:
