TechforID – Dalam rangka memenuhi komitmennya pada Rapat COP26 PBB, Indonesia memulai langkah pertamanya dengan menutup izin dagang karbon lintas batas sampai memenuhi target pengurangan emisi karbon.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menambahkan kalau harga karbon domestik Indonesia akan menjadi yang paling murah di dunia.
Disamping itu, beliau juga mulai mengenakan pajak karbon mulai bulan April 2022. Aturan ini mengincar para operator pembangkit listrik tenaga batu bara dengan tingkat emisi karbon yang tinggi.
Langkah-langkah ini merupakan gerakan Indonesia pertama menuju Negara bebas karbon dan membentuk pasar karbon pada tahun 2025. Pasar karbon ini nantinya bakal dikelola dan difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tarifnya saat ini sebesar Rp.30.000 per ton, yang setara CO2 (CO2e), Nantinya harga tersebut akan menyamai harga karbon domestik setelah pasar sudah menentukan harganya.
“Harga kita yang rendah akan membuat komplikasi. Nanti orang asing mau membeli kredit karbon kita untuk digunakan di luar negeri. Ini yang harus kita lindungi,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Pemerintah pernah mengusulkan kepada parlemen untuk menetapkan tarif pajak karbon yang lebih tinggi sebesar Rp75.000 per ton CO2e.
Tetapi selama rapat kabinet, pemerintah setuju dengan anggota parlemen untuk menguranginya pada tahap perkenalan atau awal. Alasannya karena mereka harus memperhitungkan keterjangkauan listrik.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang bekerja untuk menentukan batas emisi karbon pembangkit listrik tenaga batu bara, menambahkan bahwa operator di atas batas emisi harus mendapatkan izin.
Kemudian dapat membeli sertifikat kredit karbon dari kegiatan ekonomi lain yang mengurangi karbon, atau membayar pajak karbon.
Baca Artikel Selanjutnya :
